PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan orang (subjek hukum) yang bernama I Wayan Sulatra, lahir di Desa Mangesta (Bali) pada tanggal 31 Desember 1958, sebagaimana yang tercatat/tertulis dalam :

• Kutipan Akta Kelahiran No. 402/AK/DIS/CS/1997., yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamuju pada tanggal 26 November 1997;
• Surat Tanda Tamat Belajar (Ijazah) No. 19 OB 0453425 pada Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Swasta Panca Kerti Kabupaten Tabanan yang diterbitkan pada Tanggal 21 Mei 1984;

Dan orang (subjek hokum) yang bernama I Nengah Sulatra sebagaimana yang tercatat/tertulis dalam dokumen :

• Surat Kawin Nomor : Wt/9/PW.01/020/1991., berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sulawesi Selatan Nomor : 79/III/1977, Tanggal 15 Maret 1977, yang tercatat atas nama I Nengah Sulatra dengan perempuan bernama Ni Komang Redani, yang dikeluarkan oleh Pembimbing Masyarakat Hindu dan Budha Pada Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan Pada tanggal 28 Maret 1991;

serta orang (sabjek hokum) yang saat sekarang bernama Ida Pandita Mpu Kertha Dhyana Paramita, sebagaimana yang tercatat/tertulis dalam :

• Surat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK :7371143112680057, lahir di Bali tanggal 31 Desember 1958, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Pendeta, alamat Dusun Sidomaju, Desa Balanti, Kecamatan Baras Provinsi Sulawesi Barat;
• Surat Kartu Keluarga (KK) No. 7601030911200005 atas nama kepala keluarga Ida Pandita Mpu Kertha Dhyana Paramita, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Pasangkayu tertanggal 10-02-2022;

Adalah merupakan Subjek Hukum Yang Sama (orang yang sama) ;

1. Memberikan izin kepada pemohon untuk menggunakan nama Ida Pandita Mpu Kertha Dhyana Paramita sebagai identitas diri pemohon;
2. Memerintahkan kepada pemohon untuk mencatatkan/mendaftarkan nama pemohon pada intansi dan atau pejabat yang berwenang untuk itu;
3. Membebankan biaya kepada pemohon sesuai hokum yang berlaku;

   SUBSIDER:

   Apabila Majelis Hakim Yang Mulia Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;